TMPLHK Indonesia Laporkan Perusahaan Tambang Jambi Ke Kementrian ESDM dan Kementrian KLH, Ditindaklanjuti Dengan Serius

Eternityhukumnews.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Tim Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (TMPLHK) Laporkan, dua perusahaan tambang baru bara, berstatus PMA, kepada Kementrian Lh melalui Ditjen Gakum KLH dan Kementrian ESDM Melalui Ditjen Minerba dan Ditjen Gakum ESDM.

Menurut Hamdi Zakaria, A.Md kepada media mengatakan, dua perusahaan tambang yang berstatus PMA, di Provinsi Jambi, dilaporkan kepada dua kementrian Indonesia, diduga beroperasi di atas TKD Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, tidak mengantongi izin dari Bupati, dan izin AMDAL UKL-UPL nya diragukan, ungkap Hamdi Zakaria.

Menurut Hamdi Zakaria, selain perizinan, dua perusahaan ini, diduga melakukan perambahan hutan konservasi Len maya sempadan sungai, juga diduga melakukan pencemaran terhadap alam, sungai alam Jambi, ungkap Hamdi.

Tidak lanjut dari laporan TMPLHK Indonesia, kedua tim dari dua kementrian, sudah turun mengadakan peivikasi lapangan, guna pembuktian kebenaran dari laporan.

Tim dari Ditjen Gakum KLH, turun pada 20/22/ 2025, sementara, tim dari Ditjen Gakum ESDM, Turun ke lokasi pada 2/2/2026, ungkap Hamdi.

Dijelaskan Hamdi Zakaria Ketua TMPLHK Indonesia ini, menurutnya, Perusahaan tambang PMA dengan IUP Kementerian yang beroperasi di kawasan hutan konservasi sungai tanpa izin, serta mencemari lingkungan, melanggar hukum serius. Ancaman sanksi nya meliputi denda administratif hingga Rp100 miliar, pencabutan IUP, hingga penjara (10-20 tahun), ungkap Hamdi.

Dasarnya adalah UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Cipta Kerja. 

Sanksi dan Dasar Hukumnya,

Pertambangan Tanpa Izin (Kawasan Huta konservasi sungai/TKD), Sanksinya, Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar (perorangan), atau korporasi penjara 8-20 tahun dan denda Rp20-50 miliar.

Dasar Hukumnya Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ungkap Hamdi.

Sementara pencemaran Lingkungan dan Perusakan Hutan ini sendiri, adalagi sanksinya, yaitu Denda administratif, pencabutan izin, dan pemulihan lingkungan.

Dasar Hukum: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 24 Tahun 2021.

Sanksi Administratif untuk (PMA/IUP) ini,

Sanksi nya, Penghentian sementara, peringatan tertulis, hingga pencabutan IUP oleh Kementerian.

Dasar Hukumnya, Pasal 119 UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba). 

Sementara beroperasi di kawasan terlarang seperti hutan konservasi sungai tanpa izin pinjam pakai (IPPKH) yang sah berpotensi memicu sanksi pidana berat, ungkap Hamdi Zakaria.

TMPLHK Indonesia hadir, untuk menertibkan, menjaga keasrian, keindahan dan kebersihan alam Jambi khususnya, alam Indonesia, umumnya, ungkap Hamdi Zakaria.

Ardani zaidan 

Operasi Keselamatan 2026 Satlantas Polresta Jambi Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan di Simpang Pulai Jambi

Eternityhukumnews.com, Kota Jambi - Personil Sat Lantas Polresta Jambi melaksanakan Polantas Hadir melalui Operasi Keselamatan 2026 dengan melaksanan sosialisasi dan himbauan keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor di Kota Jambi (05/02/2026)

Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar SIK MH melalui Kasat Lantas AKP Hadi Siswanto SIK MH menjelaskan " Polantas Hadir melalui Operasi Keselamatan 2026 yang digelar tanggal dari tanggal 2 - 15 Februari 2026 yang mengutamakan keselamatan pengendara 

           

Kegiatan sosialisasi dan himbauan kselamatan oleh Personil Satgas Preemtif Kamseltibcar lantas Satlantas Polresta Jambi                                                                                                          

 kali ini disampaikan kepada semua pengendara yang melintas simpang pulai kota jambi

Polantas hadir Polantas menyapa Giat edukasi, himbauan, woro2, pemasangan sticker dan spanduk terkait ops keselamatan 2026

Sosialisasi kepada sopir dan  masyarakat pengguna jalan yang melintas simpang pulai kota jambi terkait keselamatan dalam berkendara dan ops keselamatan 2026

Guna terciptanya Kamseltibcar Lantas yang kondusif.

Serta meminimalisir kejadian Laka Lantas. Tercipta Pemahaman tentang aturan dan rambu rambu lalulintas

Dan terjalin hubungan emosional atau kedekatan satlantas polresta jambi dengan masyarakat sekitar simpang pulai guna  Antisipasi 3C                    (Curat,Curas,Curanmor)

Personil Satgas Preemtif Kamseltibcar lantas Satlantas Polresta Jambi 

Ardani zaidan 

MPRJ NAZAR POTONG KAMBING, Minta Usut Proyek 25 M APBD Tanjab Barat TA 2025.

Eternityhukumnews.com Kamis 05 Februari 2026 MPRJ Kembali Turun kejalan  Dan melaporkan secara Resmi Atas Dugaan KKN Yang terjadi pada kegiatan Peningkatan jalan Mekar Jati Seberang Kota ( Lanjutan) Kabupaten Tanjung jabung barat Dengan Nilai Rp.25.286.312.000.00 Tahun Anggaran 2025 Yang Di kerjakan oleh PT HENRO 

Dalam Orasinya Bobto selaku Ketua MPRJ  Mengatakan Bahwa Berdasarkan Hasil Informasi Dan Investigasi kami di lapangan Bahwa Pada Kegiatan  Peningkatan jalan Mekar Jati Seberang Kota ( Lanjutan) Kabupaten Tanjung jabung barat Dengan Nilai Rp.25.286.312.000.00 Tahun Anggaran 2025 Sarat akan Praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sehingga Berefek pada Dugaan Kerugian Negara Serta Menguntungkan Pribadi atau Kelompok, Dimana Permasalahan Ini Di Mulai Dari Proses Lelang yang kami duga tidak transparan dengan tujuan untuk memenangkan 1 perusahaan yang sudah di tunjuk sebagai pemenang  , Sebagai Bukti awal Proses Lelang Hanya Di ikuti 1 Perusahan (Bukti Terlampir) , Kemudian Pada Proses Pekerjaan Kegiatan Tersebut Di atas Sangat lah sarat akan praktek mark’up dan korupsi, Pasal nya Kami Menemukan Kegiatan Tersebut Di duga Di kerjakan Tidak Sesuai Dengan Sfesifikasi  Yang telah Di tetapkan ,  Matareal agregat  Yang Di gunakan , Begitu Juga  Pada Proses Penyiapan Tanah dasar, Penghamparan Material, Pembasahan (kadar air Optinum), Dan Pemadatan Yang Mempengaruhi Kepadatan Serta Ketebalan, dan ketahan jalan  Di duga Tidak Sesuai dengan Kegiatan Perkerasan Berbutir Dan untuk perkerasan Beton Semen (BUKTI TERLAMPIR) Sehingga Jalan Tersebut Di Selesaikan Tidak Mencapai agregat (gradasi) yang telah di tetapkan Sehingga Jalan tersebut kami duga Kesetabilan struktur jalan untuk di gunakan tidak sesui untuk beban lalu lintas yang akan di gunakan (Cacat Mutu) Yang berdampak Pada Ketahanan jalan yang akan cepat rusak, 

Dan Bob to menambahkan Maka Berdasarkan Hal tersebut Di atas kami dari Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) Meminta Bapak Kajati Jambi Untuk Mengusut Tuntas Permasalahan ini Dengan 

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI SEGERA Melakukan Langkah dan Upaya Hukum Dengan  Memanggil Dan Memeriksa 

1. KADIS PUPR TANJAB BARAT,  Yang Kami duga menjadi Pemain Inti Atas Perbuatan  Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan Pribadi Tersebut 

2. Panggil Dan Periksa KABID BINA MARGA PUPR TANJAB BARAT  Yang Di duga Ikut Terlibat Dan di duga Menerima Fee Dari  Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan Pribadi   Tersebut

3. Panggil Dan Periksa KABAG UKPBJ BESERTA POKJA Kabupaten Tanjab Barat  Yang Di duga Ikut Terlibat Dalam dugaan Pengaturan Proyek Dan di duga Menerima Fee Dari  Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan Pribadi  Tersebut  

4. Panggil Dan Periksa kontraktor pelaksana / Dirut PT HANRO   Yang Di duga Melakukan  Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan Pribadi  Tersebut  

Pada kegiatan tersebut MPRJ Lansung melaporkan secara resmi Ke PTSP Kejati Jambi Dengan Nomor surat : 47/LAP-MPRJ/JBI/2026 , Dan Di terima oleh bapak Marvin selaku staf kasipenkum Kejati Jambi, Dalam sambutannya Pihak Kejati mengatakan bahwa laporan ini kami terima dan akan kita sampaikan ke pimpinan Tutup Marvin.

Redaksi 

*Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Wakapolda, Brigjen Pol. B Ali, S.H.,S.I.K Resmi Jabat Wakapolda Jambi*

Eternityhukumnews.com Jambi – Kepolisian Daerah Jambi melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jambi pada Kamis (5/2/2026) pagi.

Upacara yang berlangsung di Lapangan Hitam Mapolda Jambi dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar

Dalam upacara tersebut, Brigjen Pol. M. Mustaqim, secara resmi menyerahkan jabatan Wakapolda Jambi kepada Brigjen Pol. B. Ali. Prosesi berlangsung sesuai tata upacara kepolisian, mulai dari penghormatan pasukan, pembacaan Keputusan Kapolri, penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan, hingga pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Inspektur Upacara.

Sejumlah pejabat utama Polda Jambi turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, Ketua Bhayangkari Daerah Jambi Ny. Evi Krisno Siregar, para Pejabat Utama Polda Jambi beserta Bhayangkari, para Kapolres/ta jajaran Polda Jambi beserta Bhayangkari, serta peserta upacara lainnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta pakta integritas sebagai bentuk komitmen pejabat baru dalam menjalankan amanah tugas. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan laporan akhir kepada Inspektur Upacara.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyebutkan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajib dilakukan ketika adanya pergantian pejabat.

Kabid Humas juga menambahkan bahwa pimpinan Polda Jambi memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Brigjen Pol. M. Mustaqim selama menjabat sebagai Wakapolda Jambi.

“Kapolda Jambi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Brigjen Pol. M. Mustaqim  atas loyalitas dan kontribusinya bagi Polda Jambi, kami mendoakan selalu kesuksesan bapak Brigjen Pol. M. Mustaqim. Serta kami sampaikan juga selamat datang kepada bapak Wakapolda Jambi yang baru di Polda Jambi ,” tutupnya.

Ardani zaidan