Iklan IDUL ADHA 1447H PT.petaling Mandra guna

 


Kamis, 19 November 2026

Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres, Tekankan Profesionalisme serta Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat



Eternityhukumnews.com, JAMBI – Polda Jambi melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima pejabat di lingkungan Polda Jambi, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Utama Mapolda Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H. dan diikutu juga oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.k., M.Si, PJU Polda Jambi dan para Kapolres/ta jajaran Polda Jambi.

Pejabat yang melaksanakan sertijab berdasarkan No: ST 2467/XI/KEP./2026  tersebut meliputi jabatan Karo Rena Polda Jambi, Direktur Lalu Lintas, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Kapolres Sarolangun, dan Kapolres Tebo. 

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kombes Pol Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si., menyerahkan jabatan Karo Rena kepada Kombes Pol Risno, S.I.K.

Selanjutnya, jabatan Dir Lantas diserahterimakan dari Kombes Pol Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si., CPHR., CBA., kepada Kombes Pol Bachtiar Alponso, S.I.K., M.Si. Sementara itu, jabatan Dir Pamobvit diserahterimakan dari Kombes Pol Bachtiar Alponso kepada Kombes Pol Azhari Juanda, S.I.K.

Untuk jabatan Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada AKBP Dermawan Kristian Zendrato, S.H., S.I.K., M.Si. Sedangkan jabatan Kapolres Tebo diserahterimakan dari AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H., kepada AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan pasukan dan pembacaan keputusan Kapolri, dilanjutkan dengan penanggalan serta penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta pakta integritas.

Dalam arahannya, Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja organisasi.

Kapolda menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polda Jambi. Berbagai capaian dan kontribusi yang telah dilakukan hendaknya menjadi pengalaman berharga dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru,” ujar Kapolda Jambi.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolda berpesan agar segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah dan lingkungan tugas, serta melanjutkan program-program positif yang telah berjalan.

“Saya berharap kepada pejabat yang baru agar segera beradaptasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menunjukkan kinerja terbaik. Kenali situasi dan karakteristik wilayah masing-masing, bangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, serta hadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, responsif, transparan, dan profesional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jambi menekankan kepada seluruh pejabat agar senantiasa menjaga soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus terus dijaga melalui pelaksanaan tugas yang berintegritas, kehadiran polisi di tengah masyarakat, serta tindakan nyata yang memberikan manfaat dan rasa aman.

“Jadikan setiap jabatan sebagai ladang pengabdian. Bekerjalah dengan hati, hindari segala bentuk pelanggaran, jaga nama baik institusi, dan berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kapolda.

Redaksi 

Senin, 16 November 2026

DPRD Kabupaten Muaro Jambi Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027


Eternityhukumnews.com, MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Rapat Kerja/Paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat penting yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti, ini menjadi momentum strategis bagi jajaran legislatif dalam memberikan catatan kritis, saran, serta masukan konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam sidang tersebut, perwakilan dari masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya. Fokus pembahasan menyoroti efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pemerataan alokasi belanja pembangunan yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini selanjutnya akan ditanggapi oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) dalam agenda rapat paripurna berikutnya, guna menyelaraskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. 

Ardani zaidan 


DPRD Muaro Jambi Dorong 4 Ranperda Inisiatif, dari Kesehatan Gratis hingga Perlindungan Petani



Eternityhukumnews.com, SENGETI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai mendorong penguatan regulasi daerah melalui penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dewan dan enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.


Sepuluh Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari akses pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, hingga kesejahteraan petani.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026), di Ruang Rapat Utama DPRD Muaro Jambi.


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, unsur Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri, Pabung Kodim 0415/Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Muaro Jambi.


Dalam rapat tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa agenda paripurna kali ini berfokus pada penyampaian empat Ranperda inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan pemerintah daerah.
Pemaparan empat Ranperda inisiatif DPRD disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muaro Jambi, Ali Mustika.


Keempat Ranperda tersebut dinilai memiliki urgensi strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.


Ranperda pertama yang disampaikan adalah tentang Kesehatan Masyarakat. Regulasi ini diharapkan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan.


Kesehatan bukan sekadar urusan pengobatan ketika masyarakat jatuh sakit, melainkan menyangkut hak dasar yang harus dijamin melalui pelayanan yang terencana, terpadu, merata, dan berkelanjutan.


Melalui Ranperda tersebut, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin mudah, disertai kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang berbelit-belit.


Ranperda kedua menyangkut Perlindungan Anak dan Perempuan. Isu ini menjadi penting di tengah masih adanya risiko kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak dan membatasi hak perempuan.


Menurut pemaparan dalam paripurna, perlindungan anak dan perempuan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha harus mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.


Dunia usaha juga diharapkan menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengaturan jam kerja yang layak serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Kehadiran Ranperda ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpihak, meningkatkan upaya pencegahan kekerasan, dan memastikan perlindungan terhadap anak serta perempuan berjalan lebih terarah.


Tantangannya bukan hanya menghadirkan regulasi, melainkan memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan sehingga perlindungan tidak berhenti sebagai dokumen hukum.


Ranperda ketiga adalah tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an. Regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis Al-Qur'an, khususnya anak-anak usia sekolah dan generasi muda.


Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an membutuhkan dukungan kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga kemasyarakatan, serta keluarga.

Melalui Ranperda ini, diharapkan program pembinaan dan pembelajaran Al-Qur'an dapat berjalan lebih terarah, memiliki sasaran yang jelas, serta mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain memperkuat pendidikan keagamaan, upaya tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ranperda keempat menyangkut Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda ini menjadi perhatian penting mengingat sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menopang kesejahteraan masyarakat.


Petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana produksi, akses permodalan, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar.
Kondisi tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian petani.


Melalui Ranperda ini, diharapkan tersedia landasan hukum untuk mendukung usaha tani, mempermudah akses terhadap sarana produksi, memperkuat kelembagaan pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.


Perlindungan petani tidak cukup hanya melalui kebijakan di atas kertas. Petani membutuhkan kepastian, kemudahan akses, serta dukungan nyata agar mampu bertahan menghadapi risiko usaha dan memperoleh hasil yang lebih baik dari kerja keras mereka.


Karena itu, pembahasan Ranperda ini menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan kebijakan daerah kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.


Dalam pemaparannya, Ali Mustika menegaskan bahwa keempat Ranperda inisiatif DPRD tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.


Keempatnya mencerminkan perhatian DPRD terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, perlindungan hak anak dan perempuan, penguatan kehidupan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan petani.


Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Keempat Ranperda inisiatif tersebut juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, dapat diterapkan, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Ali Mustika berharap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan perhatian serta dukungan terhadap empat Ranperda tersebut agar pembahasannya dapat berlanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.


Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Selain empat Ranperda inisiatif DPRD, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.


Kehadiran enam Ranperda usulan pemerintah daerah bersama empat Ranperda inisiatif DPRD menunjukkan adanya agenda legislasi daerah yang perlu dikawal bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.


Pembahasan selanjutnya menjadi tahapan penting untuk menguji substansi setiap rancangan, menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan setiap aturan memiliki dasar hukum yang kuat.


Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian agenda legislasi, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas penerapan dan dampaknya bagi masyarakat.


Empat Ranperda inisiatif DPRD Muaro Jambi kini membawa harapan sekaligus tantangan: apakah regulasi tersebut nantinya mampu menjawab persoalan nyata masyarakat atau sekadar menjadi produk hukum tanpa dampak signifikan?
Jawabannya akan ditentukan oleh kualitas pembahasan, komitmen pemerintah daerah, pengawasan DPRD, serta kesungguhan seluruh pihak dalam memastikan setiap aturan dilaksanakan secara konsisten.


Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses legislasi yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan Kabupaten Muaro Jambi sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ardani zaidan 


Aidi Hatta, turun tangan langsung membersihkan area gapura dan pintu masuk Gedung DPRD Muaro Jambi




Eternityhukumnews.com, MUARO JAMBI — Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, turun tangan langsung membersihkan area gapura dan pintu masuk Gedung DPRD Muaro Jambi, Selasa (20/10/2026). Aksi spontan ini dilakukan guna menjaga kebersihan, estetika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat tersebut.

​Pembersihan fokus dilakukan pada tumpukan kotoran burung layang-layang yang mengotori dinding dan akses utama masuk gedung. Dalam aksi tersebut, Aidi Hatta tampak ikut menggosok dan membersihkan material kotoran bersama sejumlah petugas kebersihan sekretariat DPRD.

​Aidi Hatta menjelaskan bahwa inisiatif tersebut muncul saat ia melihat kondisi pintu masuk gedung yang tampak kurang terawat akibat kotoran burung.

​"Kondisi seperti ini sangat tidak elok dipandang, terlebih ketika kita menerima tamu dari luar daerah," ujar Aidi di lokasi.

​Ia menegaskan, kebersihan dan keindahan Gedung DPRD bukan sekadar urusan estetika, melainkan juga cerminan dari marwah masyarakat Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan. Sebagai gedung pemerintahan yang sering menerima kunjungan kerja dan tamu dinas dari berbagai daerah, kebersihan lingkungan kantor wajib menjadi prioritas.

​"Menjaga kebersihan dan keindahan gedung ini adalah bagian dari menjaga marwah Kabupaten Muaro Jambi. Kita sering menerima kunjungan tamu dari luar, tentu impresi dan kenyamanan tempat harus dijaga dengan baik," pungkasnya.

Ardani zaidan 


Sekwan DPRD Muaro Jambi Pimpin Rapat Persiapan HUT Kabupaten Muaro Jambi ke-27




Eternityhukumnews.com, ​MUARO JAMBI — Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Edi Salam Mahir, memimpin langsung rapat persiapan dan gladi bersih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muaro Jambi ke-27, Senin (22/10/2026).
​Rapat koordinasi serta peninjauan kesiapan akhir tersebut diikuti oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Muaro Jambi.
​Dalam arahannya, Edi Salam Mahir menekankan pentingnya kesiapan matang dari seluruh lini agar rangkaian perayaan hari jadi kabupaten dapat berjalan dengan khidmat, tertib, dan lancar. Ia juga memberikan sejumlah masukan strategis serta evaluasi teknis terkait susunan acara yang dijadwalkan akan dihelat pada keesokan harinya, Selasa (23/10/2026).
​"Persiapan ini melibatkan seluruh unsur di sekretariat. Kita ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian agenda besok pagi dapat terlaksana dengan optimal, tanpa ada kendala yang berarti, demi suksesnya peringatan HUT Kabupaten Muaro Jambi ke-27," ujar Edi di ruang kerjanya.
​Melalui koordinasi yang intensif ini, pihak Sekretariat DPRD Muaro Jambi optimis perayaan HUT kabupaten tahun ini dapat memberikan kesan mendalam bagi masyarakat serta menjadi momentum refleksi atas kemajuan pembangunan di bumi Sailun Salimbai.

Ardani zaidan 

DPRD Muaro Jambi Gelar RDP Bahas Pemukiman di Kawasan Perkebunan Bersama REI Jambi

 


 


Eternityhukumnews.com, MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait usulan permukiman pada pola ruang perkebunan yang dimohonkan oleh Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Jambi. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (02/11/2026).

​Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta dihadiri oleh sejumlah instansi dan dinas terkait. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Muaro Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi, serta jajaran pengurus Asosiasi REI Jambi.

​Dalam RDP yang membahas mengenai tata ruang dan status kawasan perkebunan yang dimohonkan untuk area permukiman tersebut, dihasilkan beberapa poin kesepakatan penting, antara lain

​Membawa dan menyampaikan hasil RDP hari ini ke tingkat Rapat Dengar Pendapat Forum Penataan Ruang.​Mengundang konsultan individu serta tim penyusun tata ruang Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Muaro Jambi.​Mengundang instansi-instansi terkait lainnya untuk pembahasan yang lebih komprehensif.​Menjadwalkan RDP lanjutan pada hari Senin, 9 November 2026.

​Melalui kesepakatan ini, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap proses penataan ruang kawasan permukiman dapat berjalan transparan, sesuai regulasi yang berlaku, serta dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha secara seimbang.

Ardani zaidan 

Senin, 09 November 2026

DPRD Kabupaten Muaro Jambi Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027


Eternityhukumnews.com MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Rapat Kerja/Paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat penting yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sengeti, ini menjadi momentum strategis bagi jajaran legislatif dalam memberikan catatan kritis, saran, serta masukan konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam sidang tersebut, perwakilan dari masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya. Fokus pembahasan menyoroti efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pemerataan alokasi belanja pembangunan yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini selanjutnya akan ditanggapi oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) dalam agenda rapat paripurna berikutnya, guna menyelaraskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. 


Ardani zaidan 


Kapolda Jambi Pimpin Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres, Tekankan Profesionalisme serta Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Eternityhukumnews.com, JAMBI – Polda Jambi melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima pejabat di lingkungan Polda Jambi, Juma...