Dikabupaten Tebo Ada Desa Pembelanjaan diluar Prioritas Ini Tanggapan Aktivis

 

Eternityhukumnews.com.  Dasar hukum untuk hal ini. sanksi pembelanjaan desa di luar prioritas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023. 

Sanksi ini bisa berupa teguran lisan atau tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau penundaan/pemotongan penyaluran Dana Desa oleh Menteri. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

UU ini mengatur dasar hukum pengelolaan keuangan desa, termasuk sanksi jika ada pelanggaran. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Desa, termasuk terkait pengelolaan keuangan desa dan sanksi yang dapat dikenakan. 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023:

Permendesa ini mengatur prioritas penggunaan Dana Desa dan sanksi jika ada pelanggaran. 

4. Sanksi dari BPD:

Jika Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, BPD dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. 

5. Sanksi dari Kementerian:

Jika tidak memenuhi prioritas penggunaan Dana Desa, Menteri dapat menunda atau memotong penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. 

6. Transparansi dan Keterbukaan Informasi:

Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan pilar penting untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuan

gan desa, ungkap Hamdi Zakaria.

Ardani Zaidan