Eternityhukumnews.com MUARO JAMBI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus memperketat radar pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sepanjang semester pertama tahun 2026.
Menurut Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika FRIC Provinsi Jambi, meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara institusional untuk internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muaro Jambi belum dipublikasikan secara terbuka ke publik, dinamika pengawasan di tingkat desa menunjukkan adanya penguatan intervensi guna menekan risiko fraud (kecurangan) anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut ini adalah tiga poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi tata kelola dan pengawasan yang melibatkan fungsi pembinaan Dinas PMD Muaro Jambi hingga pertengahan tahun 2026, ungkap Hamdi.
Menurut Hamdi Zakaria, dari informasi yang kami dapat, yang jelas, Imbas Kasus Jambi Tulo, Dinas PMD Blokir dan Perketat Rekening Desa,.Ketegasan administratif terpaksa diambil oleh Dinas PMD Muaro Jambi menyusul temuan miring dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Khusus di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo.
Modus Temuan nya dari Auditor, informasinya menemukan adanya dugaan kegiatan fiktif dengan nilai kerugian ditaksir mencapai di atas Rp300 juta. Ironisnya, anggaran Dana Desa tersebut telah dicairkan 100%, namun realisasi fisik di lapangan bernilai nihil. Informasinya, beberapa program yang disorot meliputi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), pembayaran honorer, pengadaan lampu jalan, hingga pengadaan bibit.
Langkah Proaktif PMD informasinya kata Hamdi, Merespons temuan tersebut, Dinas PMD Muaro Jambi langsung mengambil langkah ekstrem dengan memblokir dan memperketat pengeluaran keuangan desa yang bersangkutan. Memasuki pertengahan 2026 ini, setiap sepeser pengeluaran dari rekening desa tersebut, informasinya kata Hamdi Zakaria, wajib melewati proses verifikasi faktual dan persetujuan ketat dari Dinas PMD, terkecuali untuk pos krusial seperti Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa dan honorer esensial, ungkap Hamdi Zakaria.
Hamdi juga katakan, informasinya, BPKP Jambi Tekankan Mitigasi Risiko Fraud Anggaran Desa
Langkah preventif juga terus digenjot dari hulu. Pada awal tahun 2026, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah menginstruksikan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta manajemen risiko yang lebih agresif di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
Dalam arahannya, BPKP menunjuk Dinas PMD sebagai lini sektor strategis yang memegang kunci pembinaan puluhan desa. Dinas PMD diminta mampu mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis titik-titik rawan fraud, terutama dalam tata kelola APBDes serta sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat desa yang selama ini kerap menjadi rapor merah pemeriksaan, kata Hamdi Zakaria.
Handi Juga katakan, Desa Mendalo Indah dikabarkan menjadi Pilot Project Transformasi Pengadaan Anti-Korupsi
Sebagai bentuk komitmen pembenahan sistemik agar tidak melulu terjebak dalam temuan berulang, Dinas PMD Muaro Jambi mendampingi jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi secara nasional dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lokus Evaluasi, Pada tahun 2026 ini, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, resmi ditunjuk sebagai lokus percontohan pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
Target Capaian nya kata Hamdi, informasi yang ia dapat, langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk mengikis habis pola-pola pelanggaran klasik yang sering ditemukan auditor, seperti nota fiktif, penggelembungan harga (markup anggaran), hingga ketidaksesuaian administrasi SPJ belanja desa, ungkap Hamdi Zakaria, A. Md Ketua Divisi Informatika FRIC Provinsi Jambi ini.
Redaksi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar