DPRD Muaro Jambi Ingatkan Perusahaan Perkebunan Sawit PP no 38 Tahun 2011 Tentang Sungai




EternityhukumNews.com, Muaro Jambi - Anggota DPRD Muaro Jambi, H. Ambok Tuo, S.Ag kepada media, saat ditemui di gedung DPRD Muaro Jambi, pada Jum'at 14/11/2025, menghimbau kepada pengusaha dan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kecamatan Sungai Gekam dan umumnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, agar bisa mematuhi atau mematuhi  PP no 38 tahun 2011 tentang sungai. 


Menurut Anggota Dewan ini, untuk perusahaan perkebunan sawit, agar bisa memelihara hutan konservasi sempadan sungai, sesuai peraturan pemerintah ini. 


Penanaman bibit sawit, untuk sungai besar 100 meter dari bibir kiri kanan sungai, 50 meter untuk sungai kecil dan anak sungai juga mata air dan 10 meter dari kanal atau sungai buatan. 


Jika, penanaman sudah terlanjur, maka pemeliharaan atau penyemprotan kebun, jangan lagi sampai ke bibir sungai. 


Hal ini, demi menjaga kelestarian dan ancaman punahnya habitat dan hewan biota air, yang ada di sungai, alam Jambi yang kita cintai ini, ungkap H. Ambok.

Ardani zaidan 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wow... Luarbiasa..!!! DLH Provinsi Jambi Terindikasi Main Mata Dengan Pihak PKS PT. BSU Sumber Pencemaran Limbah

Gambar
Eternityhukumnews.com , Muaro Jambi - Sebagaimana telah ditayangkan, dugaan pencemaran Sungai Salak di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi beberapa edisi lalu, yang dilaporkan oleh pihak TMPLHK Indonesia dengan surat kuasa dari masyarakat sebagai korban, kepada 3 DLH yang ada di Provinsi Jambi. Laporan TMPLHK Indonesia tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditujukan kepada DLH Muaro Jambi, Dlh Batanghari, Dlh Provinsi Jambi. Hari ini, 22/10/2025, pihak DLH Provinsi Jambi, turun ke lokasi kejadian, tanpa memberi tau pihak masyarakat dan pelapor, untuk check kondisi sungai yang tercemari. Pihak TMPLHK Indonesia, merasa kecewa dengan kejadian ini, sehingga timbul dugaan adanya permainan antara DLH dan pihak PKS PT. BSU. hal ini menurut HAMDI ZAJARIA, A.Md ketua TMPLHK Indonesia, dicurigai ada permainan, pertanyaannya, apakah turunnya tim sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada? Kenapa tidak memberi kabar kepada pihak pelapor? Mengapa pihak masyara...
Baca selengkapnya

Kades Teluk Jambu Membangun Desa Tanpa Musyawarah dan Kangkangi RPJMDes Juga Prioritas

Gambar
Eternityhukumnews.com,Muaro Jambi - Desa Teluk Jambu, di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tahun anggaran 2024 membangun sumur gali, jalingdes, pemasangan konblok Madin dan lainya. Sementara ditahun anggaran 2025, desa juga membangun plafon dan interior sanggara seni, hal ini diutarakan masyarakat desa Teluk Jambu, kepada media. Masyarakat mengatakan, pembangunan pelafon dan interior sanggara seni ini, tanpa ada musyawarah dengan masyarakat. Kades beserta pemdes membangun semaunya saja, tanpa ada RAPBDes perobahan dan tidak ada dalam RPJMDes desa. Sementara ditahun 2025 pemerintah pusat giat nya memprioritaskan program ketahanan pangan, sehingga pembangunan kades beserta pemdes ini, juga Kangkangi prioritas program pemerintah pusat. Masyarakat berharap, kepada pihak terkait, agar turun check kebenaran dari informasi, karena selain mengkangkangi RPJMDes dan Prioritas 2025, pekerjaan tahun anggaran 2024 diduga Mark up, sehingga dugaan sisa dari anggaran pekerja...
Baca selengkapnya

LSM Gerak Indonesia Bakal Laporkan Dugaan Penyimpangan dan Penyelewengan DD Teluk Jambu

Gambar
Eternityhukumnews.com, Muaro Jambi - Firmansyah ketua DPRD LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GERAK) kepada media menyatakan sikap dari temuan lembaga nya di Desa Teluk Jambu, di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menurut Firman, ada beberapa item pekerjaan desa bersumber dari DD tahun anggaran 2024 diduga Mark up, sementara dugaan sisa dari anggaran diragukan, apakah disilpakan atau diduga Ditilap, ungkap Firman. Menurut Firmansyah, lembaganya dalam tahap penyusunan laporan, laporan ini bakal ditujukan ke Tipikor Polres Muaro Jambi, Kasi Pidsus Kejari dan APIP Kabupaten Juga BPKP Jambi. Selain dugaan Mark up, desa juga telah mengkangkangi RPJMDes dan Prioritas pemerintah pusat tahun 2025, sehingga, lembaga juga meminta pihak terkait, bisa memberikan sanksi sang Pantastis, ungkap Firman. Pihak desa belum berhasil di konfirmasi. Konfirmasi pemdes, akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya, guna penyajian pemberitaan yg berimbang di media Redaksi
Baca selengkapnya